PSU Kukar, Pemkab Alokasikan Rp62,4 Miliar dan Tegaskan Komitmen Demokrasi Berkualitas

ESENSIAL NEWS – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengambil langkah strategis dalam menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 dengan menetapkan anggaran sebesar Rp62,4 miliar.

Dana tersebut disiapkan guna menjamin seluruh tahapan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan anggaran itu dikukuhkan lewat penandatanganan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Kukar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar.

Kolaborasi juga dijalin dengan unsur pengamanan seperti Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim 0906/Kukar, serta Kodim 0908/Bontang untuk memperkuat aspek stabilitas keamanan.

Prosesi penandatanganan berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar dan dihadiri langsung oleh Bupati Edi Damansyah.

“PSU adalah bagian penting dari proses demokrasi, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam hal pendanaannya. Kami ingin memastikan pelaksanaannya berjalan baik, sementara penyelenggaraan teknis tetap menjadi domain KPU dan Bawaslu,” ujar Edi, Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, anggaran PSU tersebut diambil dari APBD Kukar hasil efisiensi berbagai sektor, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.

“Kami menyusun alokasi anggaran secara cermat. Ini adalah wujud komitmen Pemkab Kukar untuk tetap menjaga kualitas layanan publik sembari mendukung agenda demokrasi,” tegas Edi.

Lebih dari sekadar dukungan dana, Pemkab Kukar juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menyukseskan PSU. Edi pun berharap tahapan pemungutan suara ulang dapat berjalan lancar sesuai jadwal dan tanpa kendala berarti.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta menjaga kondusivitas selama proses berlangsung.

“Mari kita kawal PSU ini dengan semangat persatuan. Gunakan hak pilih secara bijak, dan jaga situasi tetap damai demi terciptanya pemerintahan yang sah, kuat, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (ADV/MA)