Tingkat Kemiskinan di Kukar Menurun, Dinsos Fokus pada Perlindungan Sosial

ESENSIAL NEWS – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kukar pada 2024 tercatat sebanyak 59.000 jiwa, mengalami penurunan sebanyak 1.857 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 60.857 jiwa. Tingkat kemiskinan juga turun dari 7,61 persen pada 2023 menjadi 7,28 persen pada 2024.

Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris, menyebut bahwa penyaluran bantuan sosial di daerah tersebut mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan standar kemiskinan, melainkan mengikuti hasil survei statistik yang dilakukan oleh BPS dan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Pemkab Kukar sudah cukup maksimal dalam penanggulangan kemiskinan, baik melalui jaminan sosial maupun pemberdayaan ekonomi. Namun, pemberdayaan lebih spesifik dilakukan oleh OPD lain seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan. Sementara itu, Dinas Sosial lebih berfokus pada perlindungan sosial,” ujar Yuliandris saat diwawancarai via telepon, Rabu (26/2/2025).

Menurutnya, perlindungan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Bantuan yang diberikan berupa sembako bulanan serta uang tunai, yang bersumber dari Kementerian Sosial maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran utama program ini mencakup kelompok rentan seperti lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak-anak terlantar.

Sejumlah indikator digunakan dalam survei kemiskinan, antara lain kondisi pekerjaan kepala keluarga, konsumsi makanan, kondisi tempat tinggal, serta akses terhadap fasilitas dasar seperti listrik dan sanitasi. Berdasarkan Permensos Nomor 262/HUK/2022, seseorang dikategorikan sebagai fakir miskin jika kepala keluarganya tidak bekerja, pernah mengalami kekhawatiran tidak makan dalam setahun terakhir, atau memiliki pengeluaran makanan lebih dari setengah total pengeluaran rumah tangga. Selain itu, kondisi tempat tinggal juga menjadi faktor penentu, seperti lantai rumah yang sebagian besar masih tanah atau berdinding material tidak permanen seperti bambu dan terpal.

Meskipun angka kemiskinan di Kukar menunjukkan tren penurunan, Yuliandris mengakui bahwa masih ada tantangan dalam memastikan data penerima bantuan tetap akurat dan tepat sasaran.

“Kami terus berupaya memastikan bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban hidup masyarakat miskin di Kukar,” pungkasnya.

Penurunan tingkat kemiskinan di Kukar menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, optimalisasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi tetap menjadi tantangan ke depan agar angka kemiskinan dapat ditekan lebih jauh. (ADV/AD)