Komisi IX DPR RI Desak Perbaikan Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penembakan di Malaysia

ESENSIAL NEWS – Insiden penembakan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Selangor, Malaysia, mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki sistem perlindungan PMI baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“Insiden seperti ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang seringkali bekerja dalam kondisi rentan dan rawan,” ujar Nihayatul, yang akrab disapa Ninik, dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa, 28 Januari 2025.

Menurut Ninik, pemerintah harus memanfaatkan momentum ini untuk mereformasi sistem perlindungan PMI agar pekerja migran merasa aman dan nyaman saat bekerja di luar negeri. Ia menambahkan bahwa keberadaan sistem perlindungan yang kuat juga memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Dilansir dari Disway.id, Ninik menyoroti beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan PMI. Salah satunya adalah memperkuat kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan pekerja migran, termasuk Malaysia. Ia menyarankan agar pemerintah Indonesia membuat perjanjian atau nota kesepahaman (MoU) yang memastikan hak dan perlindungan bagi PMI lebih terjamin.

Selain itu, ia menekankan pentingnya revisi dan penegakan kebijakan terkait pengiriman tenaga kerja. “Pemerintah perlu memastikan PMI mendapatkan hak-hak mereka melalui regulasi yang lebih baik, sekaligus meningkatkan peran dan kapasitas perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri,” jelas Ninik.

Ia juga menyarankan agar PMI diberikan pemahaman yang lebih baik terkait hak-hak mereka, termasuk cara berkomunikasi dengan kedutaan atau konsulat Indonesia setempat. Edukasi ini dianggap penting untuk membantu pekerja migran menghadapi situasi sulit di negara tempat mereka bekerja.

Lebih lanjut, Ninik mengusulkan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap kondisi PMI. Menurutnya, banyak pekerja yang tidak terpantau dengan baik, sehingga rawan mengalami eksploitasi atau kekerasan.

Tak hanya itu, ia menyoroti pentingnya penyediaan jaminan sosial bagi PMI sebagai bentuk perlindungan dan kepastian bagi mereka serta keluarga di Indonesia.

“Kasus penembakan ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Sudah saatnya pemerintah benar-benar serius dalam memperbaiki sistem perlindungan PMI,” tegas Ninik.

Ia berharap pemerintah dapat segera mengajak negara-negara tempat PMI bekerja untuk menyepakati langkah konkret guna mengurangi risiko yang dihadapi pekerja migran. Dengan demikian, keamanan dan kesejahteraan PMI di luar negeri dapat lebih terjamin di masa mendatang.(*)