

ESENSIAL NEWS – Upaya meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus digencarkan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Fokus utama diarahkan pada pelatihan yang relevan dan sesuai kebutuhan perangkat daerah, terutama melalui program Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dinilai mampu memberikan dampak nyata pada kinerja birokrasi.
Dorongan tersebut sejalan dengan pesan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim agar pelatihan bagi ASN tidak lagi bersifat umum, melainkan berbasis kebutuhan jabatan dan perkembangan pelayanan publik. Dilansir dari NomorSatuKaltim, Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menegaskan bahwa efektivitas pelatihan sangat ditentukan oleh kesesuaian materi dengan tugas perangkat daerah.
“Pelaksanaan Bimtek harus dipilih dan diikuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Jangan memilih pelatihan yang tidak relevan,” tegasnya saat ditemui di lingkungan Kantor Bupati Kutim, beberapa waktu lalu.

Misliansyah, yang akrab disapa Anca, mengungkapkan bahwa anggaran pelatihan ASN bersifat terbatas sehingga harus diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan output terukur. Ia menilai masih terdapat program pelatihan yang kurang selaras dengan kebutuhan di lapangan, yang pada akhirnya membuat peningkatan kompetensi ASN tidak optimal. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut ialah terhambatnya percepatan reformasi birokrasi di daerah.
Menurut Anca, pelatihan yang tepat sasaran akan membantu ASN mengikuti perubahan regulasi, perkembangan sistem pemerintahan berbasis digital, serta standar pelayanan publik yang kini menuntut kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas. Dilaporkan media tersebut, ia juga menyoroti pentingnya membentuk pola pikir ASN agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika birokrasi modern.
“Jika pelatihan dilakukan secara terarah dan sesuai kebutuhan, dampaknya bukan hanya pada individu ASN, tetapi juga pada kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
BKPSDM Kutim, tambah Anca, dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan yang sudah pernah dilaksanakan. Evaluasi ini menjadi dasar penyusunan tahapan peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan unit kerja agar pelaksanaan Bimtek di masa depan semakin terukur dan berorientasi hasil.
Ia berharap perangkat daerah aktif mengusulkan jenis pelatihan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing, bukan berdasarkan preferensi pribadi atau faktor nonteknis lainnya. “Korpri harus menjadi contoh dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. ASN harus berada di barisan terdepan untuk memberi pelayanan terbaik,” pungkasnya.
Dengan arah kebijakan baru ini, Korpri Kutim optimistis agenda peningkatan kapasitas ASN akan berlangsung lebih sistematis dan memberikan kontribusi nyata bagi kualitas pelayanan publik serta kemajuan pembangunan daerah.
