Parlemen Thailand Dibubarkan di Tengah Ketegangan dengan Kamboja, Analis Khawatir Kekosongan Kekuasaan Picu Eskalasi Konflik

ESENSIAL NEWS – Keputusan Thailand membubarkan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan dengan Kamboja memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pengamat politik dan keamanan kawasan. Langkah ini dinilai berpotensi menciptakan kekosongan kekuasaan yang justru memperkuat sentimen nasionalisme domestik dan meningkatkan risiko eskalasi konflik yang hingga kini telah berlangsung selama enam hari tanpa tanda-tanda mereda. Situasi tersebut menjadi sorotan internasional karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya aktivitas militer dan tekanan politik internal di Bangkok.

Pembubaran parlemen dilakukan oleh Perdana Menteri sementara Anutin Charnvirakul pada malam 11 Desember. Dalam pernyataannya, Anutin menyebut pemerintahannya sudah tidak lagi mampu menjalankan roda pemerintahan secara berkelanjutan, efektif, dan stabil di tengah tekanan politik domestik yang kian berat. Meski secara resmi diposisikan sebagai upaya “reset demokrasi”, keputusan tersebut segera memunculkan pertanyaan krusial mengenai siapa yang kini memegang kendali penuh atas kebijakan keamanan nasional Thailand, terutama saat konflik perbatasan dengan Kamboja sedang memanas, dilaporkan JawaPos dalam ulasan internasionalnya.

Pavin Chachavalpongpun, profesor di Centre for Southeast Asian Studies Universitas Kyoto, menilai pembubaran parlemen membuat posisi militer Thailand semakin kuat dan relatif tanpa pengawasan politik yang efektif. Menurutnya, angkatan bersenjata tetap beroperasi berdasarkan kerangka hukum yang ada, termasuk penerapan hukum darurat dan darurat militer di wilayah tertentu, yang memberi ruang diskresi sangat luas dalam operasi keamanan. “Dalam situasi pemerintahan sementara, keputusan jangka panjang praktis tidak bisa diambil,” ujar Pavin mengutip CambodiaNess. “Pilihan diplomasi menjadi terbatas, dan risiko bentrokan berlanjut meningkat karena tidak ada pihak yang memiliki mandat kuat untuk merundingkan penyelesaian permanen,” lanjut Pavin. Ia menegaskan dialog substansial baru mungkin dilakukan setelah terbentuk pemerintahan baru yang memiliki legitimasi penuh pasca pemilu.

Menurut Pavin, bentrokan terbaru di perbatasan telah memicu lonjakan nasionalisme di dalam negeri Thailand, disertai tekanan publik agar pemerintah bersikap lebih tegas terhadap Kamboja. Dengan pemilihan umum yang diperkirakan digelar dalam 45 hingga 60 hari ke depan, ia memperkirakan partai-partai politik akan mengadopsi retorika nasionalistik yang lebih tajam demi meraih dukungan pemilih. “Situasi seperti ini biasanya menguntungkan partai-partai berhaluan keamanan atau konservatif. Kelompok yang mendorong reformasi struktural justru sering diserang karena dianggap ragu-ragu. Pemilu cenderung memperkeras retorika nasionalisme, bukan meredamnya,” jelasnya.