Parlemen Thailand Dibubarkan di Tengah Ketegangan dengan Kamboja, Analis Khawatir Kekosongan Kekuasaan Picu Eskalasi Konflik

Pandangan senada disampaikan analis geopolitik Seng Vanly yang menilai kegagalan Anutin mendorong reformasi konstitusi membuat pemilu dini tak terelakkan. Dalam kondisi tersebut, militer diperkirakan akan mengelola situasi perbatasan dengan keterlibatan sipil yang sangat terbatas. “Tanpa tekanan internasional yang terkoordinasi, krisis ini berpotensi memburuk,” kata Vanly.

Pebisnis dan pengamat politik Thailand, Arnaud Darc, juga melihat pembubaran parlemen sebagai cerminan masalah struktural yang lebih dalam dalam sistem politik Thailand. Menurutnya, pemerintahan Anutin kehilangan kemampuan untuk berfungsi secara efektif akibat tersendatnya amendemen konstitusi. “Anutin sejak awal bukanlah pemimpin eksekutif yang dominan, lebih berperan sebagai perdana menteri ‘penyeimbang’, yang menjaga relasi antara monarki, militer, Kementerian Dalam Negeri, jaringan daerah, dan parlemen yang terfragmentasi. Ketika satu pilar menarik dukungan, seluruh bangunan politik runtuh,” ujar Darc.

Darc menambahkan bahwa dinamika politik domestik Thailand sangat memengaruhi sikap negara itu terhadap Kamboja. Retorika publik kerap dipengaruhi monarki dan militer, sehingga sikap yang dianggap lunak menjadi risiko politik tersendiri. Di sisi lain, kalangan bisnis, masyarakat perbatasan, dan sebagian unsur militer justru menginginkan penahanan diri demi menjaga stabilitas, perdagangan lintas batas, serta menghindari sorotan internasional. “Hasilnya hampir selalu sama: pernyataan keras, pergerakan militer terbatas, diplomasi yang sangat hati-hati, dan tidak ada konsesi terbuka,” jelasnya.

Dari sisi Kamboja, Darc menilai Phnom Penh mengombinasikan penguatan posisi pertahanan, jalur diplomasi, dan pendekatan hukum internasional. Meski Perdana Menteri Hun Manet memimpin respons resmi, mantan PM Hun Sen disebut masih memengaruhi batas-batas strategis pengambilan keputusan. Menurut Darc, risiko terbesar justru terletak pada kesalahan membaca niat masing-masing pihak. “Kamboja menafsirkan ketegasan Thailand sebagai sinyal niat ofensif. Sebaliknya, Thailand bertindak terutama karena insentif politik domestik. Bahaya sesungguhnya bukan pada eskalasi yang disengaja, melainkan pada salah perhitungan struktural,” tandas Darc.