Pemkab Kukar Gelar Pra Forum Perangkat Daerah untuk Evaluasi Musrenbang Kecamatan

25 Februari 2025 9:41 PM . 2 menit membaca

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono. (Foto: Nur)

ESENSIAL NEWS – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Pra Forum Perangkat Daerah sebagai bagian dari proses evaluasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar pada Selasa (25/2/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa rapat pendahuluan ini merupakan langkah strategis sebelum Musrenbang Kabupaten digelar. Melalui forum ini, berbagai usulan prioritas yang dihimpun dari desa dan kelurahan di tiap kecamatan dipaparkan dan dianalisis secara mendalam.

Sunggono menjelaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan telah terintegrasi dengan aplikasi e-Perencanaan yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Dengan sistem ini, seluruh usulan akan terpantau secara langsung dan terhubung dengan proses perencanaan di masing-masing OPD,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tahapan ini memungkinkan identifikasi program-program prioritas yang diajukan oleh desa dan kecamatan. Proses ini memastikan bahwa program yang sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana strategis OPD dapat segera diproses lebih lanjut.

“Insya Allah, dari proses ini akan tergambar dengan jelas mana program yang bisa langsung masuk ke OPD, karena sudah sesuai dengan RPJM dan rencana strategis OPD,” tambahnya.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, Pemkab Kukar terus mengoptimalkan sistem e-Perencanaan untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam menyusun kebijakan pembangunan. Dengan pendekatan berbasis data dan teknologi, pemerintah daerah berharap dapat merumuskan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Dengan adanya Pra Forum Perangkat Daerah ini, diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan lebih sistematis dan terarah, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah. (ADV/AD)