Buntut Insiden Sebulu, PMII Kukar Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

ESENSIAL.ID – Insiden dugaan keracunan makanan yang menyasar siswa dan warga usai menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memicu reaksi keras dari kalangan aktivis mahasiswa.

Peristiwa yang terjadi pada Senin (3/8/2026) ini berdampak langsung pada puluhan orang di Desa Sebulu Ulu. Berdasarkan data yang dihimpun, korban berasal dari lintas usia dan pendidikan, mencakup siswa SD Negeri 025, Madrasah Ibtidaiyah (MI), MTs, hingga enam anak dari SD Negeri 003 Sebulu Ulu. Tak luput, seorang kader Posyandu Cempa Unggu yang bertugas mencicipi makanan balita turut mengalami gejala klinis berupa pusing dan sakit perut hebat hingga harus mendapat penanganan di Puskesmas Sebulu 1.

Merespons kelalaian fatal pada program yang dikelola oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) tersebut, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kutai Kartanegara menyuarakan desakan investigasi.

Sekretaris PC PMII Kutai Kartanegara, Akhmad Fikri Zakaria, menilai insiden ini bukan sekadar musibah, melainkan kegagalan sistemik yang membahayakan nyawa. Kendati mengapresiasi kesigapan tenaga medis Puskesmas Sebulu 1, Fikri menegaskan bahwa program strategis nasional seperti MBG tidak boleh dikelola dengan standar higienitas yang serampangan.

“Kami mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis karena niat mulianya untuk masyarakat. Namun, keselamatan peserta didik dan ibu-anak tetap harus menjadi prioritas di atas segalanya. Peristiwa ini tidak boleh dianggap angin lalu,” tegas Fikri.

Sebagai representasi gerakan mahasiswa, PMII secara spesifik menuntut Badan Gizi Nasional (BGN) Cabang Kalimantan Timur agar tidak diam diri. Fikri mendesak BGN untuk segera mengaudit total operasional SPPG di lapangan—mulai dari proses pemilihan bahan baku pemasok, sanitasi dapur umum, hingga kelayakan armada distribusi.

Jika ditemukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), aktivis mahasiswa ini mendesak otoritas untuk berani mengambil tindakan tegas, termasuk menghentikan sementara aktivitas dapur umum yang bersangkutan hingga seluruh standar kesehatan terpenuhi 100 persen.

“Ruang pengawasan kolaboratif harus segera dibuka. Melibatkan pihak sekolah, orang tua, dan Dinas Kesehatan secara terpadu adalah satu-satunya cara mengembalikan mutu makanan,” pungkas Fikri.

Tindak lanjut yang cepat dan transparan dari BGN Kaltim kini dinanti publik agar tujuan luhur program MBG dalam mencetak generasi cerdas tidak justru berbalik menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat Kutai Kartanegara.