ESENSIAL.ID – Kerusakan infrastruktur jalan kembali menuai sorotan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kutai Kartanegara menyoroti kondisi Jalan Yos Sudarso di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, yang dilaporkan kembali amblas padahal ruas jalan tersebut sebelumnya telah mendapatkan penanganan perbaikan.
Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar masalah kerusakan jalan biasa, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan masyarakat serta indikasi adanya persoalan dalam mutu penanganan infrastruktur. Sebelum amblas total, sejumlah retakan pada badan jalan sebenarnya telah terlihat beberapa hari sebelumnya, yang semestinya menjadi peringatan awal bagi instansi terkait untuk segera melakukan langkah mitigasi dan pemeriksaan teknis di lapangan.
Sekretaris Umum PC PMII Kutai Kartanegara, Akhmad Fikri Zakaria, mengkritik respons pemerintah yang dinilai kerap bertindak secara reaktif setelah kerusakan bertambah parah. Menurutnya, pemantauan berkala sangat dibutuhkan agar potensi bahaya dapat dicegah sejak dini.

“Kalau tanda-tanda kerusakan sudah terlihat beberapa hari sebelumnya, itu seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Jangan menunggu jalan benar-benar amblas baru kemudian bertindak. Pemerintah harus memiliki sistem monitoring yang mampu membaca dan menindaklanjuti potensi kerusakan sebelum membahayakan masyarakat,” ujar Fikri.
Fikri menambahkan, pola penanganan yang hanya bersifat tambal sulam atau perbaikan sementara tanpa menyentuh akar persoalan tidak boleh terus dibiarkan berulang. Mengingat setiap proyek pembangunan dan pemeliharaan dibiayai menggunakan uang rakyat, seluruh proses mulai dari perencanaan teknis, kajian kondisi tanah, pemilihan metode kerja, kualitas material konstruksi, hingga efektivitas pengawasan dan pemeliharaan pascaperbaikan harus dibuka secara transparan dan dievaluasi secara menyeluruh.
Menyikapi hal tersebut, PC PMII Kutai Kartanegara secara resmi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, hingga aparat penegak hukum. Mereka mendesak Dinas PU Kaltim segera melakukan evaluasi menyeluruh serta meminta Gubernur Kalimantan Timur turun tangan langsung guna memastikan adanya penanganan permanen yang berorientasi pada keselamatan publik. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai anggaran dan proses pekerjaan sebelumnya juga diminta untuk disampaikan secara gamblang kepada masyarakat luas.
Tak hanya evaluasi internal pemerintahan, PMII Kukar juga mendorong Kapolda Kalimantan Timur untuk melakukan penyelidikan objektif guna memastikan apakah terdapat unsur kelalaian maupun pelanggaran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proyek di ruas jalan tersebut. PMII Kukar berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini hingga diperoleh kejelasan penyebab amblasnya jalan serta langkah penanganan yang benar-benar tuntas.