DPD FAKTA Kukar Laporkan Dugaan Ketidaktransparan Pinjaman Rp 820 Miliar ke KPK

ESENSIAL.ID – Dewan Pimpinan Daerah Forum Akuntabilitas dan Transparansi (DPD FAKTA) Kabupaten Kutai Kartanegara resmi melayangkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Kamis (18/09/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidaktransparan dalam penggunaan dana pinjaman daerah senilai Rp 820 miliar.

Langkah hukum ini diambil menyusul ketiadaan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta pihak Inspektorat daerah setempat. Padahal, dana pinjaman dengan nilai ratusan miliar rupiah tersebut diketahui sudah dicairkan sejak Maret 2026 lalu.

Ketua DPD FAKTA Kukar, Zaidun, menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah berupaya meminta klarifikasi melalui surat resmi bernomor 050/E.1/DPD-FAKTA/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026 terkait permohonan transparansi alokasi anggaran tersebut. Kendati demikian, hingga memasuki pertengahan September 2026, instansi terkait belum memberikan jawaban yang jelas mengenai rincian peruntukan dana pinjaman itu.

“Keterbukaan anggaran adalah hak rakyat. Dana Rp 820 Miliar itu uang rakyat Kukar. Jika tidak transparan peruntukannya, patut diduga ada penyimpangan. Maka kami memohon kepada KPK RI untuk melakukan penyelidikan,” ujar Zaidun.

DPD FAKTA menilai sikap tertutup Pemkab Kukar tersebut berpotensi melanggar sejumlah regulasi perundang-undangan yang berlaku. Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaduan ini secara resmi disampaikan melalui surat bernomor 067/E.1/DPD-FAKTA/IX/2026 perihal Laporan Dugaan Ketidaktransparan Penggunaan Dana Pinjaman Daerah Rp 820 Miliar yang dikirimkan langsung ke kantor KPK RI di Jakarta. Laporan tersebut turut disertai sejumlah dokumen lampiran, seperti salinan surat permohonan transparansi serta bukti belum adanya kejelasan dari pihak pemerintah daerah.

Melalui laporan tersebut, DPD FAKTA mendesak penyidik KPK RI agar segera turun ke daerah untuk mengaudit sekaligus menyelidiki arus penggunaan dana pinjaman tersebut. Penyelidikan dinilai penting guna memastikan anggaran tersebut tidak disalahgunakan atau dijadikan bancakan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan keuangan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara belum memberikan keterangan resmi maupun tanggapan atas laporan yang dilayangkan tersebut.