

ESENSIAL.ID – Sejumlah organisasi masyarakat sipil meluncurkan platform pemantauan independen bernama MBGWatch untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah. Platform ini dapat diakses melalui situs mbgwatch.org dan diharapkan menjadi sarana partisipasi publik dalam memantau distribusi hingga berbagai persoalan yang mungkin terjadi di lapangan.
Kehadiran MBGWatch bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program makan bergizi bagi siswa sekolah. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait pelaksanaan program, mulai dari kualitas makanan, ketepatan distribusi, hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Inisiatif ini juga dilandasi semangat partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan terhadap layanan publik yang diterima, termasuk program sosial yang dibiayai oleh negara.
Dalam keterangan resmi yang dipublikasikan melalui situsnya, pengelola platform tersebut menyebutkan, “Kami menghadirkan platform ini sebagai ruang bagi masyarakat, sekolah, dan relawan untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi program MBG agar lebih efektif, tepat sasaran, dan bebas korupsi.”
Platform pemantauan ini digerakkan oleh sejumlah pakar dari berbagai bidang keahlian. Koordinasi utama dilakukan oleh analis kebijakan publik Media Wahyudi Askar bersama spesialis kebijakan kesehatan Isnawati Hidayah. Selain itu, ekonom Bhima Yudhisthira terlibat dalam penguatan hubungan eksternal.
Sejumlah nama lain juga terlibat dalam pengembangan dan pengawasan platform tersebut, di antaranya ahli gizi masyarakat Dr. Tan Shot Yen dan konsultan kesehatan masyarakat Irma Hidayana yang memberikan perspektif terkait standar gizi. Di sisi hukum dan teknologi, MBGWatch turut didukung oleh pengacara publik Fadhil Alfathan serta ahli data dan teknologi seperti Alvi Syahrina dan Mochamad Satria Riza.
Pengelola MBGWatch menyebut keterlibatan para ahli lintas disiplin ini dimaksudkan agar laporan yang diterima dapat dianalisis secara komprehensif dan berbasis data. Dengan pendekatan tersebut, informasi yang dihimpun tidak hanya menjadi catatan pengaduan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bahan analisis kebijakan.
Selain didukung para ahli, inisiatif ini juga mendapat sokongan dari berbagai organisasi non-pemerintah dan lembaga advokasi. Beberapa di antaranya adalah Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Transparency International Indonesia (TII), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Sajogyo Institute, hingga komunitas masyarakat seperti Aliansi Ibu Indonesia dan Ibu Berisik.
Koalisi tersebut menilai pengawasan publik sangat penting mengingat Program Makan Bergizi Gratis menyasar kelompok masyarakat luas, terutama siswa sekolah. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga menyangkut pengelolaan anggaran publik yang cukup besar.
Melalui MBGWatch, masyarakat yang menemukan kendala dalam pelaksanaan program dapat menyampaikan laporan melalui beberapa kanal. Pengaduan dapat dilakukan melalui situs resmi mbgwatch.org, melalui layanan WhatsApp atau telepon di nomor +62 811-2222-5157, maupun melalui email lapor@mbgwatch.org.
Tim pengelola MBGWatch menyatakan bahwa seluruh laporan yang masuk akan dikumpulkan dan diolah menggunakan pendekatan analisis data. Hasil pengolahan tersebut kemudian akan disajikan dalam bentuk laporan berkala, analisis kebijakan, hingga infografis yang dipublikasikan kepada publik.
Informasi tersebut juga akan digunakan sebagai bahan advokasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat terus diperbaiki dan berjalan sesuai tujuan awalnya.
Berdasarkan informasi registrasi domain, situs mbgwatch.org diketahui didaftarkan pada 8 September 2025 dan dijadwalkan berlaku hingga 8 September 2026. Data registrasi tersebut terakhir diperbarui pada 13 September 2025.
Dengan adanya platform ini, masyarakat sipil berharap pengawasan terhadap program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis data sehingga kebijakan publik tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi para penerimanya.