Perang Iran-Israel: Konflik Sunni-Syiah atau Perebutan Kekuasaan? Membaca Rivalitas Iran-Arab Saudi di Timur Tengah
Oleh: Rahmadi Wirantanus
(Mahasiswa Doktoral Pendidikan Agama Islam UINSI Samarinda)
Setiap kali konflik memanas di Timur Tengah, satu narasi hampir selalu muncul kembali: konflik Sunni melawan Syiah. Narasi ini begitu kuat sehingga banyak orang menganggap bahwa pertikaian tersebut adalah perang teologis yang tidak mungkin didamaikan.
Jika kita menelaah dinamika politik Timur Tengah secara lebih serius, gambaran itu ternyata terlalu sederhana. Banyak ilmuwan politik menilai bahwa konflik yang sering disebut sebagai konflik sektarian tersebut sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai persaingan kekuasaan antara dua kekuatan regional: Iran dan Arab Saudi. Namun, terkait hal tersebut sering sekali “mazhab” hanya menjadi bahasa politik yang digunakan untuk menggerakkan massa.
Dalam bukunya The Shia Revival, ilmuwan politik Vali Nasr menjelaskan bahwa kebangkitan identitas Syiah dalam politik Timur Tengah modern tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan teologi. Ia lebih merupakan fenomena politik yang muncul dari perubahan keseimbangan kekuasaan di kawasan. Dengan kata lain, konflik Sunni-Syiah yang sering terlihat di media sebenarnya merupakan geopolitik yang dibungkus dengan identitas agama.
Dari Revolusi Iran ke Rivalitas Regional
Titik balik penting dalam hubungan Iran dan Arab Saudi terjadi pada Revolusi Iran tahun 1979. Revolusi tersebut menggulingkan monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi dan menggantinya dengan Republik Islam yang dipimpin oleh ulama melalui konsep Wilayat al-Faqih. Sistem ini menjadikan ulama sebagai otoritas politik tertinggi dalam negara.
Bagi negara-negara monarki di kawasan Teluk, revolusi ini menimbulkan kekhawatiran besar. Pemimpin revolusi Iran, Ayatullah Ruhollah Khomeini, secara terbuka mengkritik sistem monarki yang dianggap tidak mencerminkan keadilan Islam.
Kritik tersebut secara langsung menyasar kerajaan-kerajaan Arab di kawasan, terutama Arab Saudi, yang merupakan monarki absolut. Sejak saat itu hubungan kedua negara berubah dari kerja sama menjadi rivalitas.
Sebelum 1979, Iran dan Arab Saudi bahkan sempat menjadi sekutu strategis Barat dalam menjaga stabilitas kawasan Teluk. Namun setelah revolusi, Iran tampil sebagai kekuatan politik baru yang menantang tatanan regional yang telah lama didominasi oleh kerajaan-kerajaan Arab.
Pertarungan Kepemimpinan Dunia Islam
Selain faktor ideologi politik, rivalitas Iran dan Arab Saudi juga berkaitan dengan persaingan simbolik dalam memimpin dunia Islam. Arab Saudi selama ini memposisikan dirinya sebagai pemimpin dunia Sunni sekaligus penjaga dua kota suci Islam: Mekkah dan Madinah. Sementara Iran mencoba membangun pengaruhnya melalui ideologi revolusi Islam yang anti-imperialisme dan kritik terhadap dominasi Barat.
Menurut pakar Timur Tengah Fawaz Gerges, rivalitas Iran dan Arab Saudi adalah salah satu konflik geopolitik paling menentukan di Timur Tengah modern. Ia menilai bahwa pertarungan keduanya merupakan kompetisi untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan.
Dalam kompetisi tersebut, retorika Sunni-Syiah sering digunakan sebagai alat mobilisasi politik. Akibatnya, konflik yang sebenarnya bersifat geopolitik sering dipahami publik sebagai konflik agama.
Faktor Energi: Politik Minyak di Teluk
Persaingan Iran dan Arab Saudi juga tidak bisa dilepaskan dari politik minyak. Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu pusat energi terbesar di dunia. Negara-negara anggota OPEC dan OPEC+ memproduksi sekitar 60 persen pasokan minyak dunia, menjadikan kawasan ini sangat penting bagi stabilitas ekonomi global.
Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia dengan produksi sekitar 10 juta barel per hari, sementara Iran memproduksi sekitar 3,3 juta barel per hari dan mengekspor lebih dari 2 juta barel per hari. Tidak mengherankan jika rivalitas kedua negara sering memengaruhi kebijakan energi global, termasuk dalam forum OPEC.
Beberapa analis bahkan menyebut adanya “oil war” antara Iran dan Saudi, di mana kebijakan produksi minyak sering digunakan sebagai alat untuk melemahkan pesaing di pasar energi global. Selain itu, jalur energi strategis seperti Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia berada di kawasan yang sangat dekat dengan Iran. Setiap ketegangan militer di wilayah tersebut dapat langsung mempengaruhi harga energi global.
Proxy War: Perang Tidak Langsung
Rivalitas Iran dan Arab Saudi jarang terjadi dalam bentuk perang langsung. Sebaliknya, konflik tersebut sering muncul dalam bentuk proxy war, yaitu pertarungan pengaruh melalui konflik di negara lain. Menurut berbagai studi geopolitik, Iran dan Arab Saudi mendukung pihak yang berbeda dalam berbagai konflik regional, termasuk di Suriah, Yaman, Irak, dan Lebanon.
Di Suriah misalnya, Iran mendukung pemerintahan Bashar al-Assad, sementara Arab Saudi mendukung beberapa kelompok oposisi. Di Yaman, Arab Saudi memimpin koalisi militer yang mendukung pemerintah Yaman, sementara Iran dituduh memberikan dukungan kepada kelompok Houthi. Konflik-konflik ini sering dilihat sebagai bagian dari “Perang Dingin Timur Tengah”, di mana kedua negara bersaing memperluas pengaruh tanpa terlibat perang langsung.
Peran Amerika Serikat, Israel, Rusia, dan Cina
Dinamika politik Timur Tengah juga tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan berbagai kekuatan global. Amerika Serikat sejak lama menjadi aktor utama dalam politik kawasan. Kepentingan Washington terutama berkaitan dengan keamanan energi global, stabilitas jalur perdagangan, serta perlindungan terhadap sekutunya di Timur Tengah, terutama Israel dan negara-negara Teluk.
Hubungan strategis antara Amerika Serikat dan Arab Saudi telah berlangsung selama puluhan tahun melalui kerja sama militer dan energi. Sementara itu, Israel memandang Iran sebagai ancaman strategis utama. Program nuklir Iran serta pengaruh politiknya di kawasan membuat Israel berupaya membatasi kekuatan Iran melalui berbagai operasi militer dan diplomatik.
Di sisi lain, Rusia memainkan peran sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan. Moskow menjalin hubungan militer dengan Iran, terutama dalam konflik Suriah, tetapi juga memiliki kerja sama ekonomi dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi. Kerja sama Rusia dan Arab Saudi dalam kerangka OPEC+ menunjukkan bahwa politik energi menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi geopolitik Rusia di Timur Tengah.
Sementara itu, Cina lebih menekankan pendekatan ekonomi. Sebagai salah satu importir energi terbesar di dunia, Cina memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas kawasan Teluk. Melalui berbagai kerja sama energi dan infrastruktur yang terkait dengan Belt and Road Initiative, Cina berusaha memperkuat hubungan ekonomi dengan berbagai negara di Timur Tengah, termasuk Iran dan Arab Saudi.
Keterlibatan berbagai kekuatan global ini menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah bukan hanya konflik regional, tetapi juga bagian dari persaingan geopolitik global.
Siapa yang Diuntungkan?
Jika konflik Sunni-Syiah terus dipahami sebagai konflik agama semata, maka kita berisiko kehilangan gambaran yang lebih besar.
Yang sering diuntungkan dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah justru bukan masyarakat di kawasan tersebut. Sebaliknya, konflik tersebut membuka ruang bagi berbagai kepentingan geopolitik global, mulai dari perebutan pengaruh strategis hingga keuntungan industri persenjataan.
Sementara itu, masyarakat di kawasan justru harus menanggung dampak konflik berupa ketidakstabilan politik, krisis kemanusiaan, serta polarisasi identitas.
Membaca Konflik Secara Lebih Jernih
Karena itu, memahami konflik di Timur Tengah hanya melalui kacamata Sunni dan Syiah jelas tidak cukup. Konflik Iran-Israel, rivalitas Iran-Arab Saudi, serta keterlibatan Amerika Serikat, Rusia, dan Cina menunjukkan bahwa dinamika kawasan ini lebih merupakan pertarungan geopolitik yang kompleks.
Jika umat Islam terus terjebak dalam narasi sektarian, maka mereka berisiko melihat konflik ini secara parsial. Padahal realitasnya jauh lebih besar dari sekadar perbedaan mazhab.
Dan mungkin di sinilah pelajaran paling penting dari semua konflik itu: ketika agama dijadikan alat politik, yang paling mudah pecah bukanlah negara, melainkan persaudaraan umat.
Penutup
Karena itu, memahami konflik Timur Tengah hanya melalui kacamata Sunni dan Syiah jelas tidak cukup. Di balik konflik tersebut terdapat persaingan geopolitik, perebutan pengaruh regional, politik energi, serta kepentingan kekuatan global yang jauh lebih kompleks.
Jika umat Islam terus terjebak dalam narasi sektarian semata, maka mereka berisiko melihat konflik ini secara parsial. Padahal realitasnya jauh lebih besar dari sekadar perbedaan mazhab.
Dan mungkin di sinilah pelajaran paling penting dari semua konflik itu: ketika agama dijadikan alat politik, yang paling mudah pecah bukanlah negara, melainkan persaudaraan umat Islam.
Daftar Pustaka
- Gerges, Fawaz A. Making the Arab World: Nasser, Qutb, and the Clash that Shaped the Middle East. Princeton University Press, 2018.
- Nasr, Vali. The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future. New York: W.W. Norton, 2006.
- Fuller, Graham E. The Future of Political Islam. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Louer, Laurence. Sunnis and Shi‘a: A Political History of Discord. Princeton University Press, 2020.
- BP. Statistical Review of World Energy. London: BP Global, 2023.
- Walt, Stephen M. The Origins of Alliances. Cornell University Press, 1987.
IranIsraelKalimantan TimurKaltimKonflikPonpes Al-HurroRahmadi WirantanusSamarindaTokohUINSI Samarinda
Berita & Artikel Terkait