NTT Dorong Kebijakan Berbasis Riset, Akses Data Masih Jadi Kendala

ESENSIAL.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mendorong penyusunan kebijakan pembangunan berbasis riset dengan melibatkan 32 peneliti daerah. Langkah ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat menerima tim peneliti dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (10/3/2026) malam.

Berdasarkan laporan dari situs resmi Pemprov NTT, para peneliti akan menyusun kajian ilmiah yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2030. Kajian ini mencakup berbagai sektor penting, seperti ekonomi, pendidikan, sektor maritim, hingga energi terbarukan.

Gubernur Melki menjelaskan bahwa setiap program pembangunan harus memiliki ukuran yang jelas agar hasilnya bisa dinilai secara objektif. Ia meminta tim peneliti membantu menyusun peta jalan pembangunan lima tahun ke depan dengan indikator yang bisa diukur setiap tahun. “Program dan visi misi itu umum, tetapi kita harus punya ukuran yang jelas. Target lima tahun sampai 2030 harus bisa diterjemahkan ke dalam parameter yang bisa diukur setiap tahun,” kata Melki.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal, dan memperkuat sektor pendidikan.

Namun, dalam pelaksanaannya, tim peneliti masih menghadapi kendala, terutama terkait akses data dari perangkat daerah. Sejumlah peneliti menyebutkan bahwa data di lapangan belum mudah diperoleh, sehingga bisa memengaruhi hasil kajian yang dibuat.

Masalah ini dinilai penting karena tanpa data yang lengkap dan akurat, hasil riset berisiko hanya menjadi laporan tanpa digunakan dalam kebijakan. Pemerintah provinsi pun diharapkan bisa memberikan dukungan, termasuk mempermudah akses data dan memperkuat koordinasi antarinstansi.

Selain itu, tantangan lain adalah memastikan hasil penelitian benar-benar dipakai dalam pengambilan keputusan, bukan hanya menjadi dokumen. Pemerintah Provinsi NTT menyatakan akan mendorong agar rekomendasi dari peneliti bisa langsung diterapkan dalam program kerja.

Langkah ini menjadi awal bagi NTT untuk membangun kebijakan yang lebih berbasis data. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada keterbukaan data dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan hasil riset di lapangan.