Mengisi Piring, Mengosongkan Kepala?

4. Krisis Literasi vs. Surplus Kalori
Indonesia saat ini sedang mengalami “darurat literasi” (skor PISA yang stagnan). Mengalihkan fokus anggaran dan energi birokrasi secara besar-besaran ke logistik pangan dapat memperlebar jurang ketertinggalan pendidikan.
Argumen: Masalah utama pendidikan kita bukan hanya anak yang lapar, tapi anak yang tidak diajarkan cara berpikir. Perbaikan kurikulum yang menuntut nalar kritis jauh lebih mendesak daripada sekadar perbaikan menu makan siang.
Poin Utama: Kita tidak boleh menciptakan generasi yang “sehat secara fisik, namun lumpuh secara logika.”

5. Karakter Tidak Bisa Dibentuk oleh Nutrisi
Pendidikan karakter (kejujuran, disiplin, empati) memerlukan sistem yang terintegrasi dalam budaya sekolah, bukan sekadar asupan protein.
Argumen: Jika anggaran pendidikan tersedot untuk operasional makan, program-program penguatan karakter dan pelatihan guru akan dikorbankan. Karakter bangsa dibentuk melalui teladan dan kurikulum yang humanis, bukan lewat pembagian susu.
Poin Utama: Integritas dan moralitas tidak datang dari apa yang dimakan, melainkan dari apa yang dipelajari dan dipraktikkan.

6. Ancaman Birokratisasi Sekolah
Sekolah seharusnya menjadi kuil ilmu, namun berisiko berubah menjadi “dapur umum” raksasa.
Argumen: Beban administratif guru akan bertambah untuk mengurusi logistik pangan. Waktu yang seharusnya digunakan untuk evaluasi pembelajaran atau bimbingan konseling akan tersita oleh urusan katering.
Poin Utama: Prioritas pendidikan harus tetap pada aktivitas pedagogis, bukan aktivitas logistik.

Kesimpulan Argumen
Memberi makan anak bangsa adalah kewajiban negara, namun memelihara akal budi adalah mandat konstitusi untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Jangan sampai kita berhasil menghapus rasa lapar, tapi justru melanggengkan kebodohan akibat pengabaian pada substansi pendidikan.