Ramadan dalam Labirin Hegemoni: Dekonstruksi Nalar dan Rekonstruksi Sosial
Oleh : Achmad Husnin Al Muafi
Analisis Epistemologis dan Sosiologis terhadap Fenomena Puasa Kontemporer
Ramadan di Indonesia seringkali dirayakan sebagai puncak estetika kesalehan. Namun, di balik keriuhan spiritualitas komunal tersebut, tersimpan paradoks sosiologis yang tajam. Jika kita meminjam kacamata Hassan Hanafi dan Mohammed Arkoun, Ramadan bukan sekadar urusan menahan lapar, melainkan sebuah medan tempur antara “pembebasan nalar” melawan “pembakuan dogma” yang seringkali membiarkan ketidakadilan sosial tetap langgeng.
1. Perspektif Hassan Hanafi: Teologi Pembebasan dan Kritik Kelas
Bagi Hassan Hanafi, teologi haruslah bersifat antroposentris—berpusat pada manusia dan transformatif. Hanafi melalui proyek “Kiri Islam”-nya akan melihat Ramadan di Indonesia sebagai momentum yang gagal jika ia hanya berhenti pada ranah privat (fikih).
Dekonstruksi Kelaparan: Dari Ritual ke Aksi
Hanafi memandang puasa sebagai metode dekonstruksi kelas. Secara teoritis, saat si kaya berpuasa, ia sedang melakukan “solidaritas eksistensial” dengan si miskin. Namun, dalam realitas sosial kita, terjadi distorsi kognitif yang masif. Ramadan justru berubah menjadi musim konsumerisme puncak. Ritual “Buka Puasa Bersama” di hotel berbintang oleh kaum profesional dan pejabat publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap esensi lapar.
Hanafi akan mengkritik keras bagaimana para pemegang jabatan menggunakan bahasa santun berbalut ayat suci untuk menutupi kebijakan yang menindas. Baginya, puasa yang tidak melahirkan perlawanan terhadap dominasi si kaya atas si miskin, atau atasan terhadap bawahan, hanyalah “puasa kosmetik”. Jika seorang pejabat berpuasa namun tetap membiarkan rakyatnya (seperti pedagang es gabus) dikriminalisasi tanpa bukti saintifik, maka puasanya telah kehilangan dimensi teologisnya. Teologi harus menjadi ideologi pembebasan; jika tidak, ia hanya menjadi alat peniduran massa.
2. Perspektif Mohammed Arkoun: Membongkar Nalar Dogmatis dan “Yang Tak Terpikirkan”
Di sisi lain, Mohammed Arkoun akan membedah Ramadan dari aspek epistemologis—bagaimana cara kita berpikir tentang agama. Arkoun memperkenalkan konsep The Unthought (Yang Tak Terpikirkan) dan The Unthinkable (Yang Tak Mungkin Dipikirkan).
Krisis Nalar dalam Ruang Suci
Arkoun akan menyoroti bagaimana Ramadan seringkali melanggengkan “Nalar Dogmatis” yang tertutup. Masyarakat dididik untuk patuh secara linier: “Lakukan ritual A, dapat pahala B.” Pola pikir linier inilah yang menurut Anda menyebabkan orang-orang berpendidikan pun terjebak dalam jumping conclusion.
Dalam konteks sosial, Arkoun akan melihat bagaimana dominasi senioritas (yang tua terhadap yang muda) dalam tafsir agama selama Ramadan membisukan nalar kritis. Narasi-narasi yang dibawa oleh mereka yang dianggap “berilmu” diterima mentah-mentah sebagai kebenaran mutlak, meskipun narasi tersebut mengandung disinformasi atau hoaks kesehatan yang merusak nalar bangsa. Arkoun mendorong kita untuk melakukan dekonstruksi terhadap “Logosentrisme” Islam di mana teks atau ucapan tokoh otoritas lebih dihargai daripada realitas objektif dan keadilan empiris.
3. Dialektika Dominasi: Pejabat, Hoaks, dan Identitas Bisu
Menghubungkan kedua pemikir ini dengan kegelisahan Anda, kita melihat sebuah sinkronisasi yang mengerikan. Ramadan seringkali dijadikan “Masker Identitas” bagi kaum profesional dan elit politik.
Sesuai teori Gramsci tentang hegemoni, bulan suci ini sering dimanfaatkan untuk memperkuat status quo. Pejabat publik tampil di mimbar-mimbar dengan retorika santun (Hegemoni Budaya), membuat rakyat merasa “dibimbing”, padahal nalar mereka sedang “dibisukan” (seperti istilah Paulo Freire). Ketika terjadi kesalahan dalam kebijakan, mereka dengan mudah berlindung di balik identitas pribadi atau dalih “khilaf manusiawi”, padahal dampak dari disinformasi yang mereka sebar—misalnya tentang keamanan pangan atau status hukum seseorang—berdampak sistematis dan masif.
Arkoun akan menyebut fenomena ini sebagai kegagalan nalar dalam membedakan mana yang merupakan “kebenaran wahyu” dan mana yang merupakan “konstruksi kepentingan”. Sementara itu, Hanafi akan menyebutnya sebagai kegagalan teologi dalam menyentuh bumi. Keadilan yang menjamur di lembaga-lembaga daerah hanya menjadi pajangan legalitas, karena nalar yang menggerakkannya sudah terinfeksi virus distorsi kognitif.
4. Menuju “Masker Pikiran”: Sintesis Transformasi
Jika kita ingin membentengi diri dari wabah hoaks dan pembodohan nalar, Ramadan harus dipandang sebagai proses “Puasa Intelektual”.
Puasa Intelektual ala Hanafi: Menolak menjadi “Bisu” saat melihat rakyat terzalimi. Mengubah lapar menjadi keberanian untuk menggugat dominasi atasan yang semena-mena.
Puasa Intelektual ala Arkoun: Menolak mengambil kesimpulan sekali olah. Membongkar dogma-dogma sosial yang menghalangi kita untuk melihat kebenaran empiris.
Keharmonisan keluarga, lingkungan sosial, dan bernegara tidak akan tercapai hanya dengan ritual formalitas. Keharmonisan membutuhkan ketepatan dalam memandang ruang dan waktu. Seorang pejabat harus sadar bahwa saat ia ber-statement tentang urusan publik di bulan suci, ia tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya sebagai representasi negara hanya dengan dalih “opini pribadi”.
Penutup: Mencatat Sejarah Bangsa Penalar
Tanpa dekonstruksi nalar (Arkoun) dan aksi pembebasan sosial (Hanafi), kita hanya akan mengulang siklus tahunan yang hampa. Kita akan terus mencatat sejarah sebagai bangsa besar yang rajin beribadah fisik, namun gagal dalam ujian nalar.
Jangan biarkan bahasa yang baik dan santun dari mereka yang bergelar mentereng merusak nalar bangsa ini secara sistematis. Ramadan harus menjadi “Masker Pikiran” yang sesungguhnya—pelindung dari wabah ketidaktahuan dan benteng bagi kebenaran yang seringkali dikorbankan di atas piring-piring kepentingan.
Jadilah bangsa yang cerdik, yang mampu membedakan kapan seseorang bicara sebagai hamba Tuhan di ruang ibadah, dan kapan seseorang harus bertanggung jawab sebagai pejabat publik di ruang negara. Hanya dengan ketajaman nalar itulah, kita bisa berhenti menjadi “Bangsa Bisu” dan mulai menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat atas pikirannya sendiri.
Achmad Husnin Al-MuafiArtikelKabupaten Kutai KartanegaraKalimantan TimurKaltimKutai KartanegaraTenggarong
Berita & Artikel Terkait